Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi Pelaku UMK Provi...
Selengkapnya.
Bandar Lampung - Kantor Hukum Tarmizi dan Rekan siap mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhadapan dengan masalah hukum. Pendampingan hukum gratis itu diberikan lantaran K...
Selengkapnya.
PATRAINDONESIA.COM (JAKARTA) — Menanggapi pengaduan puluhan para pengusaha mikro kecil, Kementerian UMKM memanggil pihak management Tiktok Shop, Kamis (12/12/2024). Pihak Kementerian UMKM bermaksud ...
Selengkapnya.
UMKMTV.COM (SD City) – Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitasi Hukum Asdep Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Deputi Usaha Mikro Bapak Agus Hi...
Selengkapnya.
UMKMTV.COM (BSD-City) – Rombongan pejabat Kementeriam Koperasi-UKM menyambangi Kantor Hukum Poetra Nusantara atau Poetra Nusantara law Office yang berada di kawasan BSD City, Tangerang Selatan Jumat...
Selengkapnya.
KOORDINASI PENANGANAN MASALAH HUKUM USAHA MIKRO PT CATUR INSANI BERJAYA DI KEC.CIKUPA KEL. TELAGA KAB.TANGGERANG TANGGAL, 10 NOVEMBER 2023....
Selengkapnya.
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara KemenKopUKM dengan Mitra Layanan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (LBH UMK) tentang pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum ke...
Selengkapnya.
" Tingkatkan Literasi Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil" Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Mengelar Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil Bersama Kementerian Ko...
Selengkapnya.
Permasalahan Hukum yang dapat dibantu ada lah masalah yang meliputi: Wanprestasi, Kredit Usaha, Hutang Piutang Usaha, Pelanggaran HKI, Sengketa Tenaga Kerja, Sengketa Pajak, dan Penyusunan Kontrak. Pelaku Usaha UMK harus memiliki usaha yang masih masuk dalam kriteria Usaha Mikro atau Kecil dan sudah memiliki E-KTP dan Nomor Induk Berusaha (NIB)